Kamis, 06 November 2014

ISU EKONOMI MAKRO, KENAIKAN HARGA BBM


ALASAN PEMERINTAH....

MENGENAI KENAIKAN HARGA BBM BERSUBSIDI....



Isu makro yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat adalah mengenai kenaikan harga BBM. Banyak pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Keputusan Jokowi untuk menaikan harga BBM di picu oleh berbagai hal. Salah satu hal yang melatarbelakangi dinaikkannya harga BBM adalah karena penggunaan BBM yang salah sasaran. Banyak para pengguna adalah masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas yang mayoritas adalah orang kaya. Jumlah subsidi yang terlalu tinggi dinilai presiden kita akan membebani RAPBN tahun 2015.
Berdasarkan cuplikan dari laman web neraca.co.id pihak Bank Indonesia mendukungan pemerintah baru Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. BI berharap kenaikan harga BBM segera diimplementasikan. Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo  mengatakan, kenaikan tidak terhindarkan karena postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014 masuk dalam kategori sulit.
Wakil presiden RI mengatakan bahwa "Kenaikan BBM memang pasti akan dilakukan oleh pemerintah pada bulan ini," kata Jusuf Kalla di Kantor Wapres, di Jakarta, Senin (3/11).
Menurutnya, anggaran pemerintah untuk subsidi BBM sudah sangat tinggi, setiap hari pemerintah harus mengeluarkan Rp 1 trilliun untuk subsidi BBM. Dengan dinaikan, nantinya anggaran itu akan digunakan untuk social seperti keseharan dan sekolah gratis. “Bebannya sudah sangat tinggi, makanya perlu dinaikan,” imbuhnya.
Apalagi, menurutnya selama ini subsidi BBM yang menikmati kebanyakan adalah orang yang punya mobil dan motor yang dikategorikan mereka orang yang punya uang. Makanya lebih baik dialokasikan ke yang lain biar tepat sasaran. “Selama ini subsidi BBM tidak tepat sasaran, makanya lebih baik dinaikan dialihkan ke yang lain sehingga tepat sasaran,” tegasnya.
Disinggung mengenai berapa besaran kenaikan itu, JK masih tetap merahasiakannya. Dia tidak menyebutkan secara pasti besaran kenaikan harga BBM. JK mengatakan, pemerintah akan terlebih dahulu mempertimbangkan harga minyak dunia. "Apa yang dimaksud bertahap dan langsung, yang langsung itu sekaligus mendekati, katakanlah tidak terlalu tinggi subsidinya," terangnya.
Namun, bersasarkan bocoran dari tim transisi pemerintah baru rencananya pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Rp 3.000/liter, mulai November nanti nampaknya bakal terwujud.
JOKOWI menginginkan dana subsidi BBM dialokasikan untuk sektor yang lebih produktif, bukan konsumtif. Sektor produktif yang diinginkan seperti pengadaan pupuk untuk petani, pestisida untuk petani, solar untuk nelayan, perahu untuk nelayan, untuk pengembangan usaha mikro menengah dan UMKM.
Selain  itu, dana subsidi BBM akan dialihkan untuk mengadakan kartu online untuk masyarakat ekonomi menengah kebawah seperti Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan SIM card.

Gambar : Jokowi menunjukkan contoh kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kantor Pos Besar, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014)


Sumber : kompas.com dan neraca.co.id